Kapan Bisnis Anda Butuh Law Firm? 7 Situasi yang Sering Diabaikan Pengusaha

I. Pendahuluan

Bagi banyak pelaku usaha, terutama pengusaha yang baru memulai atau menjalankan usaha skala menengah, menggunakan jasa law firm (kantor hukum) kerap dianggap sebagai langkah yang baru diperlukan ketika masalah hukum sudah benar-benar terjadi. Persepsi ini tidak hanya keliru secara strategis, tetapi juga berpotensi sangat merugikan secara finansial. Realitanya, sebagian besar kerugian bisnis yang diakibatkan oleh masalah hukum dapat dicegah apabila pelaku usaha melibatkan konsultan hukum atau law firm sejak tahap-tahap kritis perkembangan bisnis mereka.

Law firm atau kantor advokat bukan sekadar lembaga yang bertugas membela klien di pengadilan. Dalam konteks bisnis modern, law firm yang baik berfungsi sebagai mitra strategis yang membantu pengusaha memahami lanskap hukum yang terus berubah, merancang struktur bisnis yang optimal dari perspektif hukum dan pajak, menyusun dan menelaah kontrak-kontrak bisnis yang melindungi kepentingan klien, serta mengantisipasi risiko hukum sebelum risiko tersebut berkembang menjadi sengketa yang mahal dan menyita waktu (Harahap, 2016).

Artikel ini mengidentifikasi tujuh situasi kritis dalam perjalanan bisnis yang seringkali diabaikan oleh pengusaha sebagai momentum yang tepat untuk melibatkan law firm, beserta dasar hukum dan implikasi praktis dari setiap situasi tersebut. Pemahaman terhadap ketujuh situasi ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan strategis terkait pengelolaan risiko hukum dalam bisnisnya.

II. Pengertian dan Peran Law Firm dalam Ekosistem Bisnis

Law firm atau firma hukum adalah entitas profesional yang terdiri dari satu atau lebih advokat yang bergabung untuk memberikan layanan hukum kepada klien. Di Indonesia, pendirian dan operasional kantor advokat diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mewajibkan setiap advokat untuk terdaftar dan mendapatkan izin dari organisasi advokat yang diakui, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau organisasi advokat yang setara (Binziad Kadafi et al., 2001).

Dalam praktik hukum bisnis, law firm umumnya menyediakan layanan yang mencakup: konsultasi hukum (legal advisory), penyusunan dan penelaahan kontrak (contract drafting and review), due diligence hukum, pendampingan dalam transaksi korporasi (mergers & acquisitions, penawaran umum saham), pengurusan perizinan usaha, representasi dalam litigasi dan arbitrase, serta advisory terkait kepatuhan regulasi (regulatory compliance). Subekti (2005) menegaskan bahwa keterlibatan advokat dalam setiap tahap kehidupan perusahaan merupakan praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang semakin menjadi standar industri di Indonesia maupun secara global.

Berbeda dengan konsultan hukum internal yang menjadi karyawan perusahaan, law firm memberikan perspektif yang lebih luas dan objektif, didukung oleh pengalaman kolektif tim advokat yang telah menangani berbagai jenis perkara dan transaksi. Hal ini menjadikan law firm sebagai pilihan yang sangat relevan, khususnya untuk kebutuhan hukum yang bersifat kompleks, lintas yurisdiksi, atau memerlukan keahlian spesialisasi tertentu.

III. Tujuh Situasi Kritis yang Membutuhkan Keterlibatan Law Firm

1. Pendirian Badan Usaha dan Pemilihan Struktur Hukum yang Tepat

Salah satu keputusan hukum paling fundamental yang dihadapi oleh setiap pengusaha adalah pemilihan bentuk badan usaha. Pilihan antara mendirikan Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma, atau bentuk usaha lainnya memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap aspek tanggung jawab hukum, struktur kepemilikan, kemudahan akses permodalan, kewajiban perpajakan, dan kemungkinan ekspansi usaha di masa mendatang (Fuady, 2014).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya, mengatur berbagai ketentuan teknis yang kompleks mengenai modal dasar, susunan pengurus, kewenangan direksi dan komisaris, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan ini, bahkan sejak tahap pendirian, dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari yang berpotensi mengancam kelangsungan usaha.

Law firm dapat membantu pengusaha menganalisis struktur usaha yang paling optimal berdasarkan profil bisnis, skala operasional, komposisi pemegang saham, dan rencana pengembangan jangka panjang. Anggaran dasar yang disusun dengan cermat sejak awal, dengan klausula-klausula yang melindungi kepentingan seluruh pihak dan mengantisipasi berbagai skenario bisnis, jauh lebih mudah dan murah dibandingkan melakukan perubahan anggaran dasar setelah permasalahan timbul (Rudhi Prasetya, 2011).

2. Penyusunan dan Penelaahan Kontrak Bisnis Bernilai Signifikan

Kontrak adalah tulang punggung setiap hubungan bisnis. Setiap perjanjian kerja sama, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, perjanjian distribusi, perjanjian lisensi, atau perjanjian jasa yang melibatkan nilai yang signifikan atau komitmen jangka panjang selayaknya disusun atau paling tidak ditelaah oleh advokat yang berpengalaman di bidang hukum kontrak sebelum ditandatangani.

Hernoko (2010) dalam penelitiannya mengenai asas proporsionalitas dalam kontrak komersial menegaskan bahwa ketidakseimbangan yang tersembunyi dalam klausula-klausula kontrak merupakan salah satu sumber utama sengketa bisnis di Indonesia. Klausula-klausula kritis yang seringkali luput dari perhatian pengusaha namun sangat berpengaruh terhadap posisi hukum mereka antara lain mencakup: klausula pengakhiran kontrak secara sepihak (unilateral termination), klausula pembatasan ganti rugi (limitation of liability), klausula larangan persaingan (non-compete), ketentuan mengenai force majeure, serta klausula pilihan hukum dan penyelesaian sengketa.

Law firm tidak hanya memeriksa keabsahan klausula-klausula tersebut berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata, tetapi juga mengidentifikasi potensi konflik dengan regulasi sektoral yang berlaku, memastikan konsistensi internal antar-klausula, serta memperjuangkan perbaikan klausula yang tidak menguntungkan melalui proses negosiasi yang terstruktur dan berbasis argumen hukum yang kuat.

3. Transaksi Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi Perusahaan

Transaksi penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (akuisisi), pemisahan (spin-off), atau restrukturisasi perusahaan adalah salah satu momen paling kritis dalam perjalanan bisnis yang mutlak memerlukan keterlibatan law firm. Kompleksitas hukum yang melekat pada transaksi-transaksi ini mencakup aspek hukum korporasi, hukum persaingan usaha, hukum ketenagakerjaan, hukum pajak, dan dalam banyak kasus, hukum pasar modal (Fuady, 2014).

Proses legal due diligence yang dilakukan oleh law firm dalam konteks M&A mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap status hukum perusahaan target, validitas kepemilikan aset, keberadaan sengketa hukum yang sedang atau berpotensi terjadi, kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku, serta struktur liabilitas dan kewajiban yang melekat pada perusahaan. Hasil due diligence ini menjadi dasar yang krusial dalam penetapan harga transaksi dan penyusunan klausula-klausula perlindungan dalam perjanjian akuisisi (Sjaifurrachman, 2011).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur kewajiban notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk transaksi M&A yang memenuhi ambang batas nilai aset atau nilai penjualan tertentu. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban notifikasi ini dapat dikenakan sanksi denda administratif yang substansial. Law firm memastikan seluruh kewajiban regulatoris dalam transaksi M&A dipenuhi secara tepat waktu dan akurat.

4. Penanganan Sengketa Bisnis dan Persiapan Litigasi atau Arbitrase

Ketika sengketa bisnis mulai menunjukkan tanda-tanda eskalasi, misalnya ketika terjadi wanprestasi yang tidak terselesaikan, klaim ganti rugi yang masuk dari pihak lain, atau ancaman gugatan hukum, keterlibatan law firm harus dilakukan sesegera mungkin. Penundaan dalam melibatkan advokat dalam situasi sengketa kerap memperlemah posisi hukum klien, baik karena hilangnya bukti-bukti penting, lewatnya tenggat waktu hukum tertentu (daluarsa), maupun karena pernyataan-pernyataan yang terlanjur dibuat tanpa bimbingan hukum yang dapat digunakan merugikan klien di kemudian hari.

Mertokusumo (2010) menjelaskan bahwa tahap paling strategis dalam penanganan sengketa adalah tahap pra-litigasi, yaitu periode sebelum gugatan resmi diajukan ke pengadilan atau permohonan arbitrase disampaikan. Pada tahap ini, advokat dapat melakukan penilaian menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan posisi klien, mengidentifikasi alternatif penyelesaian sengketa yang paling efisien, menyusun surat somasi yang efektif, serta merundingkan penyelesaian di luar pengadilan (settlement) yang menguntungkan klien.

Apabila sengketa berlanjut ke jalur arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, law firm berperan dalam menyusun permohonan arbitrase, menyiapkan memori dan kontra-memori, menghadirkan saksi dan ahli, serta berargumen di hadapan majelis arbitrase. Pemilihan forum arbitrase yang tepat, baik BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), SIAC, ICC, maupun forum lainnya, juga merupakan keputusan strategis yang sangat mempengaruhi efisiensi dan hasil akhir penyelesaian sengketa.

5. Kepatuhan Regulasi dan Pengurusan Perizinan Usaha

Lanskap regulasi bisnis di Indonesia mengalami perubahan yang sangat dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya secara signifikan mengubah persyaratan perizinan usaha di berbagai sektor, termasuk melalui penerapan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Di samping itu, regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh Kementerian teknis dan lembaga pengawas seperti OJK, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Ketenagakerjaan terus berkembang dan seringkali menimbulkan kewajiban kepatuhan baru bagi pelaku usaha.

Pradipta dan Sukarmi (2021) menyoroti bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan, bahkan yang bersifat administratif, dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius, mulai dari sanksi administratif berupa denda dan pembekuan kegiatan usaha, hingga sanksi pidana bagi pengurus perusahaan dalam kasus pelanggaran tertentu. Law firm dengan spesialisasi di bidang regulasi bisnis dapat membantu perusahaan memahami kewajiban kepatuhan yang berlaku, menyusun program kepatuhan internal (compliance program), serta menangani proses perizinan secara efisien dan akurat.

6. Masalah Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Hubungan ketenagakerjaan merupakan salah satu area hukum yang paling kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja, beserta berbagai peraturan turunannya, mengatur secara rinci mulai dari prosedur perekrutan, ketentuan kontrak kerja (PKWT dan PKWTT), hak-hak normatif pekerja (upah minimum, lembur, cuti, jaminan sosial), hingga mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) yang harus diikuti secara ketat.

Kasus PHK yang tidak sesuai prosedur, misalkan tanpa melalui mekanisme bipartit, mediasi di Dinas Ketenagakerjaan, atau tanpa membayar pesangon sesuai ketentuan, dapat berujung pada gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, potensi ancaman pidana bagi pengusaha yang melanggar ketentuan normatif ketenagakerjaan, seperti tidak mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, semakin memperkuat urgensi keterlibatan law firm dalam setiap keputusan ketenagakerjaan yang bersifat strategis (Husni, 2014).

Law firm yang berpengalaman di bidang hukum ketenagakerjaan dapat membantu perusahaan menyusun perjanjian kerja yang komprehensif, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sesuai regulasi, serta memberikan panduan hukum dalam setiap langkah proses PHK untuk meminimalkan risiko gugatan.

7. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas, aset kekayaan intelektual kerap merupakan aset bisnis yang paling bernilai namun paling rentan. Merek dagang, paten, hak cipta, desain industri, dan rahasia dagang merupakan aset-aset yang wajib dilindungi secara hukum sejak dini, sebelum bisnis berkembang dan nilai aset tersebut meningkat.

Sistem perlindungan HKI di Indonesia diatur oleh sejumlah undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendaftaran merek, misalnya, tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan merek tersebut di wilayah Indonesia, tetapi juga menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan merek serupa tanpa izin (Djumhana, 2014).

Law firm yang memiliki keahlian di bidang HKI dapat membantu klien melakukan penelusuran merek (trademark search) sebelum peluncuran produk, menyusun strategi portofolio HKI, mendaftarkan perlindungan HKI baik secara nasional maupun internasional, menyusun perjanjian lisensi, serta menangani sengketa HKI baik melalui gugatan di Pengadilan Niaga maupun melalui mekanisme peringatan (cease and desist) kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

IV. Analisis Biaya dan Manfaat: Mengapa Law Firm adalah Investasi, Bukan Pengeluaran

Argumentasi terkuat untuk melibatkan law firm dalam perjalanan bisnis adalah analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analysis) yang cermat. Investasi dalam layanan hukum preventif secara konsisten jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang harus ditanggung ketika masalah hukum sudah terjadi dan berkembang menjadi sengketa yang tidak terhindarkan.

Sebagai gambaran, biaya penyusunan atau penelaahan kontrak bisnis oleh law firm bervariasi tergantung kompleksitas dan nilai transaksi, namun secara umum jauh lebih kecil dibandingkan biaya litigasi yang dapat berlangsung selama dua hingga lima tahun di pengadilan Indonesia. Biaya litigasi mencakup honorarium advokat, biaya perkara, biaya ahli, biaya saksi, dan yang paling signifikan adalah biaya kesempatan (opportunity cost) berupa waktu dan energi manajemen yang tersita selama proses hukum berlangsung (Nugroho, 2020).

Selain efisiensi biaya, keterlibatan law firm juga memberikan manfaat strategis berupa kepastian hukum yang lebih tinggi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis, peningkatan kepercayaan mitra bisnis dan investor yang melihat komitmen perusahaan terhadap tata kelola hukum yang baik, serta kemampuan untuk merespons perubahan regulasi secara cepat dan tepat sebelum berimplikasi negatif terhadap operasional bisnis.

V. Panduan Memilih Law Firm yang Tepat untuk Bisnis Anda

Tidak semua law firm memiliki keahlian yang sama di semua bidang hukum bisnis. Dalam memilih law firm yang tepat, pelaku usaha perlu mempertimbangkan beberapa faktor kritis berikut: • Spesialisasi dan Rekam Jejak: Pilih law firm yang memiliki rekam jejak yang terbukti di bidang hukum yang relevan dengan kebutuhan bisnis Anda. Law firm yang berspesialisasi di bidang hukum pertambangan tentu berbeda kompetensinya dengan yang berspesialisasi di bidang hukum teknologi dan keuangan digital. • Komposisi dan Kualifikasi Tim: Periksa kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan rekam jejak para advokat yang akan menangani perkara atau kebutuhan hukum Anda. Keanggotaan dalam PERADI atau organisasi advokat yang diakui, serta ketidakadaan pelanggaran etik, merupakan indikator dasar profesionalisme. • Jaringan dan Kapasitas: Untuk kebutuhan hukum yang lintas yurisdiksi atau melibatkan aspek internasional, pastikan law firm memiliki jaringan dengan kantor hukum di yurisdiksi-yurisdiksi yang relevan. • Transparansi Biaya: Law firm yang profesional akan memberikan estimasi biaya yang transparan di awal, baik dalam bentuk hourly rate, fixed fee, maupun retainer. Ketidakjelasan dalam struktur biaya adalah tanda peringatan yang perlu diwaspadai. • Komunikasi dan Aksesibilitas: Evaluasi seberapa responsif law firm dalam merespons pertanyaan dan kebutuhan klien. Komunikasi yang lancar dan keterbukaan dalam menjelaskan perkembangan perkara merupakan standar layanan yang wajib dimiliki oleh law firm yang baik.

VI. Kesimpulan

Keterlibatan law firm dalam perjalanan bisnis bukanlah sebuah kemewahan yang hanya dapat dijangkau oleh perusahaan besar. Dalam lingkungan bisnis dan hukum yang semakin kompleks dan dinamis, law firm adalah mitra strategis yang memberikan nilai tambah nyata pada setiap tahap perkembangan bisnis, mulai dari pendirian perusahaan, penyusunan dan penelaahan kontrak, transaksi M&A, penanganan sengketa, kepatuhan regulasi, hubungan industrial, hingga perlindungan kekayaan intelektual.

Tujuh situasi yang diidentifikasi dalam artikel ini merupakan momentum-momentum kritis yang, apabila tidak ditangani dengan bimbingan hukum yang kompeten, berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh melebihi nilai investasi dalam layanan law firm. Filosofi dasar yang perlu dipegang oleh setiap pengusaha adalah bahwa hukum bukan hambatan bisnis, melainkan landasan yang menjamin kepastian, perlindungan, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

Binziad Kadafi, et al. (2001). Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Tersedia di: https://pshk.or.id/publikasi

Djumhana, M. (2014). Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Djumhana+Hak+Kekayaan+Intelektual

Fuady, M. (2014). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Munir+Fuady+Hukum+Kontrak+Bisnis

Harahap, M. Y. (2016). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Yahya+Harahap+Hukum+Acara+Perdata

Hernoko, A. Y. (2010). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Hernoko+Hukum+Perjanjian+Proporsionalitas

Husni, L. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Lalu+Husni+Hukum+Ketenagakerjaan

Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Sudikno+Mertokusumo+Mengenal+Hukum

Nugroho, A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online Ilegal di Indonesia (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Tersedia di: https://lib.ui.ac.id

Pradipta, R. A., & Sukarmi. (2021). Regulasi dan Pengawasan Peer-to-Peer Lending di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 221-240. Tersedia di: https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/jih

Rudhi Prasetya. (2011). Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Rudhi+Prasetya+Perseroan+Terbatas

Sjaifurrachman. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: CV. Mandar Maju. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Sjaifurrachman+Pertanggungjawaban+Notaris

Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Subekti+Hukum+Perjanjian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 176. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-13-tahun-2016

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40945/uu-no-18-tahun-2003

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 252. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37533/uu-no-20-tahun-2016

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-28-tahun-2014

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45203/uu-no-30-tahun-1999

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39870/uu-no-40-tahun-2007

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45298/uu-no-5-tahun-1999