Hak Karyawan Selama Ramadan: Apa yang Wajib Diketahui Pengusaha dan Pekerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan?

I. Pendahuluan

Setiap tahun, menjelang dan selama bulan Ramadan, berbagai pertanyaan seputar hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha mencuat kembali di berbagai kalangan. Mulai dari ketentuan penyesuaian jam kerja, kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, mekanisme cuti dan izin khusus, hingga perlindungan bagi pekerja perempuan yang menjalani ibadah di bulan suci. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar urusan moral atau kepantasan, melainkan menyentuh ranah hukum positif yang memiliki konsekuensi hukum nyata bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki seperangkat regulasi ketenagakerjaan yang secara spesifik mengakomodasi hak-hak keagamaan pekerja, termasuk yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Regulasi-regulasi ini tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur secara khusus tentang THR dan ketentuan kerja selama Ramadan.

Artikel ini menyajikan uraian hukum yang komprehensif dan berbasis regulasi mengenai hak-hak pekerja yang secara khusus berkaitan dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, sekaligus mengidentifikasi kewajiban-kewajiban hukum yang melekat pada pengusaha beserta sanksi yang dapat dikenakan apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar. Pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek hukum ini sangat penting, baik bagi pengusaha untuk menghindari risiko hukum dan hubungan industrial yang buruk, maupun bagi pekerja untuk mengetahui dan memperjuangkan hak-hak normatif mereka.

II. Kerangka Hukum Perlindungan Pekerja Selama Ramadan

Perlindungan hak-hak pekerja selama Ramadan dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari beberapa lapis regulasi yang saling melengkapi. Husni (2014) dalam karyanya mengenai hukum ketenagakerjaan Indonesia menjelaskan bahwa hierarki regulasi ketenagakerjaan terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan pada level perusahaan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP), yang tidak boleh memberikan hak yang lebih rendah dari standar minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Regulasi utama yang relevan mencakup: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang diterbitkan setiap tahun menjelang Ramadan dan Idul Fitri; serta Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Seluruh instrumen hukum ini membentuk satu kesatuan sistem perlindungan yang komprehensif bagi pekerja selama bulan Ramadan dan Hari Raya.

III. Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan: Hak Normatif yang Tidak Dapat Dikurangi

A. Dasar Hukum dan Besaran THR

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan hak pekerja yang paling dikenal dan sekaligus paling sering menimbulkan perselisihan selama periode Ramadan dan menjelang Hari Raya. THR diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, yang merupakan pengganti dari ketentuan THR sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994.

Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, setiap pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. Ketentuan besaran THR adalah sebagai berikut: pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih secara terus-menerus berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah; pekerja dengan masa kerja satu bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan berhak mendapatkan THR secara proporsional sesuai masa kerja, dihitung dengan rumus: (masa kerja dalam bulan / 12) x 1 bulan upah (Kementerian Ketenagakerjaan, 2016).

Penting untuk dipahami bahwa ketentuan THR dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 adalah standar minimum. Artinya, pengusaha diperbolehkan memberikan THR yang lebih besar dari ketentuan minimum tersebut, misalnya sebagaimana diatur dalam PKB atau PP yang berlaku di perusahaan, namun tidak diperbolehkan memberikan THR yang lebih kecil dari standar minimum yang ditetapkan dalam permenaker (Agusmidah, 2010).

B. Waktu Pembayaran THR

THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Untuk pekerja Muslim, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal). Keterlambatan pembayaran THR merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi. Penegasan mengenai tenggat waktu ini biasanya juga diulang melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang diterbitkan setiap tahun menjelang Ramadan.

Syaifullah (2019) dalam penelitiannya mengenai implementasi pembayaran THR di Indonesia menemukan bahwa keterlambatan dan ketidakpembayaran THR masih menjadi salah satu jenis pelanggaran ketenagakerjaan yang paling sering dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setiap tahunnya, terutama dari pekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki serikat pekerja yang aktif.

C. Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan THR?

Berdasarkan ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, THR diberikan kepada pekerja yang terikat dalam hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dengan demikian, pekerja kontrak atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pun berhak mendapatkan THR, sepanjang telah memenuhi syarat masa kerja yang ditetapkan. Pekerja yang mengundurkan diri atau di-PHK dalam jangka waktu 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan juga tetap berhak mendapatkan THR berdasarkan ketentuan yang berlaku (Permenaker No. 6/2016, Pasal 7).

D. Sanksi atas Keterlambatan dan Ketidakpembayaran THR

Pengusaha yang terlambat membayar THR dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan, yang diperuntukkan bagi kesejahteraan pekerja. Selain denda keterlambatan, pengusaha yang tidak membayar THR sama sekali dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yang meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Dalam kasus yang sangat serius, ketidakpembayaran THR juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 188 UU Ketenagakerjaan, dengan ancaman pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta (Husni, 2014).

IV. Penyesuaian Jam Kerja Selama Ramadan

Salah satu isu yang kerap menimbulkan pertanyaan dari sisi pengusaha adalah apakah ada kewajiban hukum untuk menyesuaikan atau mengurangi jam kerja selama bulan Ramadan bagi pekerja Muslim yang berpuasa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, tidak terdapat kewajiban hukum yang secara eksplisit mengharuskan pengusaha untuk mengurangi jam kerja normal selama Ramadan.

Jam kerja standar tetap mengacu pada Pasal 77 UU Ketenagakerjaan, yaitu 7 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja seminggu, atau 8 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja seminggu. Namun demikian, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang biasanya diterbitkan setiap tahun menjelang Ramadan menganjurkan agar pengusaha mempertimbangkan penyesuaian jam kerja yang lebih manusiawi selama Ramadan, meskipun anjuran ini tidak bersifat wajib secara hukum (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024).

Penyesuaian jam kerja selama Ramadan lebih banyak diatur melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, yang dituangkan dalam PKB, PP, atau kesepakatan bersama yang dibuat secara khusus. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa kebebasan beragama, termasuk menjalankan ibadah, adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945 dan harus diakomodasi secara wajar oleh pemberi kerja dalam lingkungan kerja (Marzuki, 2011).

Lebih lanjut, apabila pengusaha mewajibkan pekerja untuk bekerja melebihi jam kerja standar (lembur) selama Ramadan, ketentuan mengenai kerja lembur dalam Pasal 78 UU Ketenagakerjaan tetap berlaku sepenuhnya, termasuk kewajiban mendapatkan persetujuan pekerja, batas maksimum waktu lembur (4 jam per hari dan 18 jam per minggu berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021), serta pembayaran upah lembur sesuai ketentuan yang berlaku.

V. Hak Pekerja untuk Menjalankan Ibadah Selama Jam Kerja

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Ketentuan ini memiliki arti yang sangat konkret dalam konteks Ramadan: pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja Muslim untuk melaksanakan shalat wajib lima waktu (termasuk shalat Dzuhur dan Ashar yang jatuh dalam jam kerja), dan dalam konteks Ramadan secara khusus, pengusaha juga selayaknya mengakomodasi pekerja yang ingin melaksanakan shalat Tarawih bagi mereka yang bekerja shift malam.

Agusmidah (2010) menyatakan bahwa kewajiban memberikan kesempatan beribadah dalam Pasal 80 UU Ketenagakerjaan bukan sekadar anjuran moral, melainkan kewajiban hukum yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 186 UU Ketenagakerjaan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Dalam konteks praktis, kewajiban ini umumnya dipenuhi melalui pengaturan waktu istirahat yang cukup, penyediaan fasilitas ibadah (mushola atau masjid) di lingkungan tempat kerja, serta kebijakan internal yang mengatur mekanisme pergantian shift atau penyesuaian jadwal kerja selama Ramadan. Perusahaan yang tidak memiliki fasilitas ibadah yang memadai di dalam gedung wajib memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah di fasilitas yang ada di sekitar tempat kerja.

VI. Perlindungan Khusus bagi Pekerja Perempuan Selama Ramadan

Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan yang relevan selama bulan Ramadan. Pasal 81 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Dalam konteks Ramadan, hal ini relevan karena pekerja perempuan yang sedang haid tidak dapat menjalankan ibadah puasa dan shalat, dan kondisi fisik yang mungkin kurang prima berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Selain itu, Pasal 76 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 07.00. Ketentuan ini tetap berlaku selama Ramadan, bahkan mungkin lebih relevan mengingat kondisi fisik pekerja perempuan hamil yang berpuasa perlu mendapat perhatian ekstra dari pengusaha (Wijayanti, 2009).

VII. Cuti Bersama Idul Fitri: Hak, Mekanisme, dan Implikasinya terhadap Upah

Setiap tahun, pemerintah menetapkan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan ini mencakup tanggal-tanggal Hari Raya Idul Fitri sebagai hari libur nasional, serta hari-hari cuti bersama yang mengelilinginya.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan swasta, hari libur nasional yang jatuh pada hari kerja tidak secara otomatis mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Namun, cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah dapat diperhitungkan sebagai bagian dari hak cuti tahunan pekerja apabila pengusaha dan pekerja menyepakatinya dalam PKB atau PP, sepanjang pemotongan tersebut tidak mengakibatkan hak cuti tahunan pekerja menjadi di bawah 12 hari kerja sebagaimana dijamin oleh Pasal 79 UU Ketenagakerjaan.

Bagi pekerja yang tetap dipekerjakan pada hari libur nasional (termasuk Hari Raya Idul Fitri) karena kebutuhan operasional tertentu, pengusaha wajib membayar upah kerja pada hari libur resmi sesuai ketentuan Pasal 85 UU Ketenagakerjaan, dengan perhitungan yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 PP Nomor 35 Tahun 2021. Besaran upah lembur untuk bekerja pada hari libur resmi lebih tinggi dibandingkan lembur pada hari kerja biasa (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021).

VIII. Rangkuman Kewajiban Hukum Pengusaha Selama Ramadan dan Menjelang Idul Fitri

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah rangkuman kewajiban hukum utama yang harus dipenuhi oleh pengusaha selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri: • Membayar THR Keagamaan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, dengan besaran sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yaitu minimal satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, dan secara proporsional bagi yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan. • Memberikan kesempatan yang cukup bagi pekerja Muslim untuk melaksanakan ibadah shalat wajib lima waktu selama jam kerja, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 80 UU Ketenagakerjaan. • Memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan sesuai ketentuan Pasal 76 dan Pasal 81 UU Ketenagakerjaan, termasuk larangan mempekerjakan pekerja perempuan hamil pada jam-jam yang membahayakan dan hak tidak masuk kerja pada hari pertama dan kedua haid. • Mematuhi ketentuan mengenai kerja lembur apabila membutuhkan pekerja untuk bekerja melebihi jam kerja standar selama Ramadan, termasuk kewajiban membayar upah lembur sesuai ketentuan yang berlaku. • Membayar upah kerja pada hari libur resmi (Hari Raya Idul Fitri) dengan tarif yang sesuai bagi pekerja yang tetap dipekerjakan pada hari tersebut. • Mematuhi ketentuan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah dan memastikan pengurangan hak cuti tahunan (jika ada) tidak melampaui batas minimum yang diizinkan oleh undang-undang.

IX. Upaya Hukum Pekerja Apabila Hak-Hak Selama Ramadan Tidak Dipenuhi

Apabila pengusaha tidak memenuhi kewajiban-kewajiban hukum di atas, pekerja memiliki sejumlah upaya hukum yang dapat ditempuh. Wahyuni (2021) menguraikan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai berikut:

Pertama, pekerja dapat menyampaikan keluhan secara langsung kepada pengusaha melalui mekanisme bipartit, yaitu perundingan antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah. Apabila perundingan bipartit gagal mencapai kesepakatan dalam 30 hari, perselisihan dapat dilanjutkan ke tahap mediasi di Dinas Ketenagakerjaan setempat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Kedua, pekerja dapat melaporkan pelanggaran ketenagakerjaan kepada Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan setempat atau kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui kanal pengaduan yang tersedia, termasuk pengaduan online di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Pengawas Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, memberikan nota pemeriksaan, and bahkan merekomendasikan penuntutan pidana terhadap pengusaha yang terbukti melanggar ketentuan ketenagakerjaan.

Ketiga, apabila seluruh upaya di luar pengadilan tidak berhasil, pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap. Dalam kasus THR yang tidak dibayarkan misalnya, pekerja dapat menggugat pengusaha untuk membayar THR yang terutang beserta denda keterlambatan. Pendampingan oleh advokat yang berpengalaman di bidang hukum ketenagakerjaan sangat direkomendasikan dalam menempuh jalur PHI mengingat kompleksitas prosedur hukum acara yang berlaku.

X. Kesimpulan

Bulan Ramadan bukan hanya memiliki dimensi spiritual yang mendalam, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang signifikan dalam konteks hubungan industrial di Indonesia. Hak-hak pekerja selama Ramadan, yang paling utama adalah THR Keagamaan, hak untuk beribadah, penyesuaian jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, merupakan hak-hak normatif yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh pengusaha secara sepihak.

Bagi pengusaha, pemahaman yang mendalam terhadap kewajiban-kewajiban hukum selama Ramadan adalah investasi dalam hubungan industrial yang harmonis, yang pada gilirannya berkontribusi positif terhadap produktivitas dan loyalitas pekerja. Bagi pekerja, pengetahuan mengenai hak-hak normatif ini adalah bekal penting untuk dapat memperjuangkan hak-hak tersebut secara efektif melalui jalur hukum yang tersedia apabila diperlukan.

Apabila Anda sebagai pengusaha atau pekerja menghadapi permasalahan hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban selama Ramadan, berkonsultasi dengan advokat atau konsultan hukum yang berpengalaman di bidang hukum ketenagakerjaan merupakan langkah yang paling tepat untuk memastikan seluruh hak dan kewajiban hukum terpenuhi secara benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Agusmidah. (2010). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori. Bogor: Ghalia Indonesia. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Agusmidah+Hukum+Ketenagakerjaan+Indonesia

Husni, L. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Lalu+Husni+Pengantar+Hukum+Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Jakarta: Kemenaker. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/148441/permenaker-no-6-tahun-2016

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Jakarta: Kemenaker. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/163420/pp-no-35-tahun-2021

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024. Jakarta: Kemenaker. Tersedia di: https://kemnaker.go.id

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Peter+Mahmud+Marzuki+Penelitian+Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 46. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/163419/pp-no-36-tahun-2021

Syaifullah, M. (2019). Implementasi Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pekerja/Buruh Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Tersedia di: https://repository.ub.ac.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40451/uu-no-13-tahun-2003

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40622/uu-no-2-tahun-2004

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/155049/uu-no-11-tahun-2020

Wahyuni, S. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Tesis). Program Studi Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tersedia di: https://etd.repository.ugm.ac.id

Wijayanti, A. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?q=Asri+Wijayanti+Hukum+Ketenagakerjaan+Pasca+Reformasi